Komisi XI Dorong Kementerian PPN Gunakan Anggaran Secara Berkualitas

01-09-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan, pihaknya telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2020 dan rencana kerja anggaran kementerian tersebut tahun 2022. Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan mendorong agar menggunakan anggaran secara berkualitas.

 

“Kami juga mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas untuk APBN TA 2020 dan WTP yang ke 13 secara berturut-turut," ujar Amir saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

 

Lebih lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, Komisi XI DPR RI mendorong agar Kementerian PPN/Bappenas dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020, secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

“Menteri PPN/Kepala Bappenas diharapkan mengoptimalkan fungsi pengendalian dalam memastikan arah pelaksanaan program pemerintah pusat di setiap Kementerian dan Lembaga tahun 2020 sejalan dengan reformasi struktural dan belanja K/L yang berkualitas spending better, urai Amir.

 

Sebagaimana diketahui, Kementerian PPN/Bappenas harus me-refocusing anggaran belanja keempat kalinya di tahun 2021 ini sebesar Rp166,82 miliar. Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, refocusing akan memberikan dampak pada capaian dan kualitas output lembaganya.

Seperti ada kemungkinan terhambatnya administrasi dan kegiatan, pengurangan kualitas output rencana serta kebijakan, bahkan tidak tercapainya output dan kemungkinan berkurangnya kualitas tindakan korektif. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...